Temanya masih sangat menarik bagi sebagian kalangan pemerhati hukum, sosial, politik bahkan sebagian elit pengusaha biasanya juga ikut serta menjadi bagian yang mencurahkan perhatiannya untuk persoalan-persoalan tersebut. Diskusinya biasanya memang syarat dengan teori dan dasar-dasar keilmuan baik itu ilmu hukum tata negara hukum acara pidana ataupun hukum adat hingga hukum rimba tentu saja punya ranah yang sama untuk ikut serta ambil bagian dari proporsi yang ada terkait pennentuan nasib para penyelenggara negara.
Debatable memang persolannya...kenapa ? karena ada diranah hukum yang terkait dengan kepentingan politik ,baik itu politik dari latar penguasa dalam kerangka pemegang kekuasaan hari ini, maupun dari semangat politik para mantan lawan politik pemegang kekuasaan saat ini. Sekali lagi ini yang membuat tema ini sangat menarik dan menyita energi banyak perhatian publik dari berbagai kalangan dan lapisan.
Hanya saja endingnya bisa saja mencerdaskan atau juga bisa saja membodohkan karena celakanya pemahaman yang sangat tidak berimbang dari sisi kemampuan rata-rata rakyat dibawah garis mayoritas, dengan para intelektual yang jauh pemahamannya sudah berdasar pada berbagai landasan dan pertimbangan. Dan ini berarti bahwa Debatnya orang-orang pintar bisa menjadi membodohkan bagi kalangan yang tidak menguasai dasar-dasar keilmuan yag mumpuni dan efeknya adalah terbagun opini yang keliru dalam kerangka pemahaman terhadap salah satu persoalan yang kini menjadi pemandangan menarik.
Dalam konteks perseteruan antara para petinggi Polri dengan KPK yang berujung pada saling menetapkan sebagai tersangka tentu saja ada dua imbas yang harus diterima sebagai salah satu konsekuensi teradinya debatable yang panjang dan terus berkembang karena saling mengklaim paling konstitusi dan paling berdasar, padahal jika kita cermati secara seksama keduanya juga masih menggunakan landasar teori pada keberpihakan yang akan berujung pada tubuhnya fanatisme istitusi baik itu dilingkungan Polri dan sekitarnya maupun dilingkungan KPK dan para loyalisnya.
Sekarang pertanyannya kemana rakyat sesungguhnya pemegang kedaulatan negeri ini. Jawabanya adalah mereka sedang sibuk mengantri kartu sehat, kartu pintar, nunggu jatah tambahan beras miskin dan sebareg kebutuhan pragmatis yang akan melumpuhkan logika jika tiidak dapat terpenuhi segera. Ini hakekatnya yang memaksa, bukan jabatan kapolri yang seolah sangat penting harus satu jenndral itu atau malah sebaliknya harus KPK yang menetapkan tersangkanya supaya tdak bisa keluar dari jeratan hukum yang dilanggarnya.
Sekali lagi hati-hati jika mendapati Debatable orang-orang pintar karena jika salah memahi malah membodohkan...sebab retorita yang dimiliki para elit kita sangat mumpuni untuk membangun opini yang akhirnya malah merugikan rakyat itu sendiri...
0 comments:
Post a Comment